Opini – Redaksi Sultra.Com – Akhir akhir ini Ada pertanyaan sederhana yang layak kita renungkan: sejauh mana kebijakan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini relevan ketika masyarakat berhadapan dengan tiga isu yang sangat dekat dengan kebutuhan dasar, yaitu bahan bakar minyak (BBM), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pelayanan listrik.
Ketiganya memiliki persoalan yang berbeda. BBM berkaitan dengan mobilitas dan daya beli, MBG menyangkut kesehatan serta masa depan generasi muda, sementara listrik menjadi penopang hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari regulasi, anggaran, dan laporan capaian. Ukuran yang paling nyata adalah apakah masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
BBM, misalnya, bukan sekadar persoalan harga. Pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan ketersediaan stok. Program BBM Satu Harga juga terus diperluas untuk meningkatkan pemerataan akses energi. Namun, bagi masyarakat di daerah, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah BBM mudah diperoleh, tersedia ketika dibutuhkan, dan dapat dijangkau dengan harga yang wajar.
Kondisi geografis Indonesia yang luas membuat persoalan distribusi tidak sederhana. Masyarakat di daerah terpencil tentu memiliki pengalaman yang berbeda dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Karena itu, keberhasilan kebijakan energi semestinya tidak hanya diukur secara nasional, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di daerah memperoleh akses yang adil.
Hal serupa terjadi pada program Makan Bergizi Gratis. MBG merupakan kebijakan besar yang menyentuh langsung peserta didik dan kelompok penerima manfaat. Skala program yang sangat luas menunjukkan besarnya perhatian terhadap persoalan gizi dan kualitas generasi mendatang. Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas pelaksanaannya.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan makanan yang tersedia, tetapi makanan yang benar-benar bergizi, aman, layak konsumsi, tepat sasaran, dan didistribusikan secara baik. Karena itu, keberhasilan MBG jangan hanya dihitung dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dirasakan anak-anak dan keluarga penerima. Apakah makanan yang diberikan memenuhi standar gizi?
Apakah kualitasnya konsisten? Apakah keamanan pangan benar-benar terjamin? Dan apakah sekolah serta masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan, melainkan bagian dari kontrol sosial agar program publik semakin baik.
Persoalan yang tidak kalah penting adalah listrik. Listrik padam bukan lagi sekadar persoalan rumah menjadi gelap. Di tengah kehidupan yang semakin bergantung pada teknologi digital, pemadaman listrik dapat mengganggu kegiatan belajar, pelayanan administrasi, aktivitas UMKM, komunikasi, hingga berbagai layanan publik.
Pemerintah tentu memiliki tantangan teknis dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Namun bagi masyarakat, persoalannya sederhana: ketika listrik dibutuhkan, masyarakat berharap listrik tersedia. Jika terjadi gangguan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan penanganan yang cepat. Tarif listrik yang terjangkau memang penting. Akan tetapi, keterjangkauan tarif perlu berjalan bersama dengan kualitas pelayanan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang murah, tetapi juga listrik yang andal dan memiliki kepastian pelayanan.
Dari BBM, MBG, dan listrik, kita dapat melihat satu persoalan yang sama: adanya jarak antara kebijakan di atas kertas dan pengalaman masyarakat di lapangan. Dari perspektif pemerintah, sebuah program dapat dikatakan berjalan karena regulasinya telah dibuat, anggarannya tersedia, lembaganya telah dibentuk, dan target penerimanya telah ditetapkan. Tetapi dari perspektif masyarakat, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana.
Apakah BBM tersedia ketika dibutuhkan?
Apakah anak-anak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi dan aman?
Apakah listrik menyala ketika masyarakat menjalankan aktivitasnya?
Pertanyaan sederhana tersebut justru merupakan bentuk evaluasi publik yang sangat penting. Kebijakan publik pada akhirnya tidak hidup di atas kertas. Ia hidup di sekolah, pasar, rumah tangga, kantor, desa, jalan raya, dan tempat usaha. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada angka dan laporan administratif, tetapi juga mendengarkan pengalaman masyarakat.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan program. Masyarakat membutuhkan kepastian. Kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diakses. Kepastian bahwa MBG diberikan dengan kualitas dan keamanan yang baik. Kepastian bahwa listrik dapat diandalkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Di sinilah kehadiran negara benar-benar diuji. Negara bukan hanya hadir melalui kebijakan, regulasi, dan anggaran, tetapi juga melalui pelayanan yang dirasakan masyarakat.
BBM bukan sekadar tentang harga. MBG bukan sekadar tentang makanan. Listrik bukan sekadar tentang tarif. Ketiganya menyangkut kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi seberapa jauh program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sebab, kebijakan publik pada akhirnya bukan dinilai dari seberapa baik ia dirumuskan, tetapi dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
