Redaksisultra.Com.KENDARI – Gelombang keresahan pengemudi transportasi berbasis aplikasi di Sulawesi Tenggara kian menguat. Ratusan driver yang tergabung dalam komunitas lokal mendatangi Kantor DPRD Sultra, Rabu (29/04/2026), untuk menyuarakan tuntutan terkait ketidakpastian tarif dan dugaan praktik yang merugikan mitra pengemudi.
Dalam audiensi tersebut, para driver menegaskan bahwa sejak beroperasinya layanan transportasi online di daerah ini, belum ada penetapan tarif resmi dari pemerintah daerah sebagaimana amanat regulasi nasional. Akibatnya, pendapatan pengemudi dinilai tidak menentu dan cenderung dikendalikan sepihak oleh perusahaan aplikator.
Ketua KUDETA, Nono menyebut kondisi ini telah berlangsung lama tanpa kejelasan solusi.
“Seharusnya pemerintah hadir memberikan kepastian tarif. Tanpa itu, kami selalu berada pada posisi lemah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan kebijakan aplikator yang menetapkan skema tarif sendiri, yang menurutnya bertentangan dengan aturan. Selain itu, muncul keluhan terkait potongan saldo yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan pengemudi dalam jumlah besar setiap tahunnya.
Tak berhenti di situ, komunitas driver juga mengungkap persoalan lain seperti maraknya akun ilegal atau “driver siluman” yang beroperasi tanpa pengawasan, hingga terbatasnya akses penjemputan di titik-titik strategis seperti pelabuhan dan bandara.
“Kami ingin ada penertiban menyeluruh. Jangan sampai yang patuh aturan justru dirugikan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah provinsi, DPRD, pihak aplikator, serta aparat penegak hukum. Mereka mendesak segera diterbitkannya kebijakan tarif angkutan sewa khusus, penindakan terhadap dugaan pungutan liar, serta penertiban akun ilegal yang merusak ekosistem transportasi online.
Selain itu, aparat kepolisian juga diminta turun tangan menindak pihak-pihak yang diduga menguasai area tertentu secara ilegal, terutama di kawasan vital yang menjadi titik operasional para driver.
Sebagai bentuk keseriusan, komunitas driver memberikan ultimatum kepada pihak terkait untuk merespons tuntutan mereka dalam waktu 3×24 jam. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Aksi berikutnya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan penutupan sejumlah ruas jalan strategis di Kota Kendari,” tutup Bahdari dengan nada tegas.
Laporan: Ucky
